Dasar Hukum Pelaksanaan Amdal Di Indonesia Adalah

August 31, 2024 Post a Comment

Dasar hukum pelaksanaan amdal di indonesia adalah

Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999, disebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Peraturan Pemerintah PP Nomor berapakah yang mengenai tentang AMDAL?

Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan bahwa "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan".

Apa itu AMDAL apa yang mendasari adanya AMDAL?

Amdal atau Analisis Dampak Lingkungan merupakan kajian mengenai dampak dari pengambilan keputusan suatu usaha, atau kegiatan yang direncanakan di lingkungan hidup tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.

Definisi tujuan dan dasar AMDAL apa?

AMDAL merupakan singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Mengacu pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jabar, AMDAL adalah kajian untuk mencari dampak dari kegiatan sebuah proyek baik positif maupun negatif. AMDAL berfungsi sebagai media guna mengkaji penyelenggaraan kegiatan dari sisi lingkungan hidup.

Apa isi PP Nomor 27 Tahun 1999 Pasal 3 ayat 1?

(1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan dinyatakan kadaluwarsa atas kekuatan Peraturan Pemerintah ini, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya keputusan kelayakan tersebut.

Apa isi dari pasal 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997?

(5) Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. Setiap orang dilarang melakukan impor limbah bahan berbahaya dan beracun.

PP Nomor 27 Tahun 2012 terkait tentang apa?

PP Nomor 27 Tahun 2012 sebagai pengganti PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang Amdal, mengatur dua instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu instrumen Kajian Lingkungan Hidup (dalam bentuk Amdal dan UKL-UPL) serta instrumen Izin Lingkungan.

Apa bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang AMDAL?

(1) Setiap rencana usaha atau kegiatan yang perlu dibuatkan analisis mengenai dampak lingkungan wajib diumumkan oleh instansi yang bertanggung jawab. (2) Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dari setiap rencana usaha atau kegiatan serta keputusan mengenai persetujuannya bersifat terbuka untuk umum.

PP No 22 Tahun 2021 mengatur tentang apa?

PP Nomor 22 Tahun 2021 tanggal 02 Pebruari 2021, tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Apa yang dimaksud dengan AMDAL?

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang perlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara Usaha dan/atau Kegiatan.

Apa saja yang termasuk dalam AMDAL?

Dokumen AMDAL terdiri dari 3 (tiga) dokumen, yaitu : Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Dokumen Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL)

Apa itu AMDAL dan contohnya?

AMDAL adalah singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang merupakan suatu DOKUMEN KAJIAN STUDI KELAYAKAN untuk memastikan dampak lingkungan dari suatu tahapan pengembangan proyek sebagai bahan pertimbangan untuk pembuat keputusan dalam penerbitan suatu Izin Usaha.

Apa yang dimaksud AMDAL dan dasar hukumnya?

Untuk pengertian AMDAL menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Sebutkan apa saja fungsi AMDAL?

Fungsi AMDAL Memberi masukan dalam hal pengambilan keputusan. Memberi pedoman dalam upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan dampak lingkungan hidup. Memberikan informasi dan data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah.

Mengapa perlu diterapkan AMDAL?

Manfaat AMDAL bagi Pemerintah Mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Menghindarkan konflik dengan masyarakat. Menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

PP No 42 Tahun 2004 Tentang apa?

PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil [JDIH BPK RI]

Kode Etik Pasal berapa?

Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.

Izin lingkungan pasal berapa?

Pasal 22 angka 35 UU Ciptaker mendefinisikan Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup[1] atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

UU No 23 Tahun 1997 Tentang apa?

UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup [JDIH BPK RI]

Apa isi pasal 6 nomor 23 tahun 1997 ayat 2?

Jawaban: - Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.